Imigrasi Mataram Perkuat Sinergitas Pengawasan Orang Asing Melalui Rapat TIMPORA Tingkat Kota

MATARAM (11/02/2026) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kota Mataram. Kegiatan ini digelar di Hotel Astoria, Mataram, pada Rabu (11/02).

Mengusung tema “Penguatan Peran TIMPORA dalam Pengawasan Orang Asing yang Efektif dan Berkelanjutan”, rapat ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan strategis, antara lain Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Plt. Kepala Bakesbangpol Kota Mataram, Wakapolres Mataram, serta seluruh unsur anggota TIMPORA Kota Mataram.

Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Bakesbangpol Kota Mataram, Irwan Rahadi. Dalam sambutannya, Irwan menekankan betapa krusialnya kolaborasi lintas instansi dalam memantau keberadaan dan kegiatan orang asing, khususnya di wilayah Kota Mataram.

Lebih lanjut, Irwan menyoroti makna dari tema yang diusung dalam rapat kali ini.

“Sesuai dengan tema rapat, bagaimana TIMPORA ini dapat efektif dan berkelanjutan, yang artinya harus berjalan kontinyu dan terus menerus. Saya berharap melalui rapat ini, terjalin kerja sama yang baik antar instansi untuk memastikan pengawasan berjalan optimal,” tambahnya.

Setelah pembukaan, agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis seputar keimigrasian oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Inteldakim). Sesi ini kemudian berkembang menjadi diskusi interaktif yang membahas isu-isu strategis, mulai dari mekanisme pengawasan, pertukaran data antar instansi, hingga pelaporan kasus aktual di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, forum juga menerima wawasan baru dari perwakilan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Narasumber menyampaikan paparan terkait Forkopdensi (Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi), guna menyamakan persepsi seluruh anggota TIMPORA terkait penanganan pengungsi dan deteni di wilayah kerja.

Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya reaktif, namun juga preventif dan berkelanjutan demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Mataram.

Imigrasi Resmikan Global Citizen of Indonesia di Hari Bakti Imigrasi Ke-76

TANGERANG — Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI) pada Senin (26/01/2026). Peresmian tersebut bertepatan dengan Hari Bakti Imigrasi (HBI) ke-76 (hari jadi Imigrasi) yang digelar di Kampus Politeknik Pengayoman, Kota Tangerang.

Global Citizen of Indonesia (GCI) merupakan kebijakan yang memberikan izin tinggal tetap tanpa batas waktu kepada warga negara asing yang memiliki ikatan darah, kekerabatan, hubungan historis, atau keterikatan kuat dengan Indonesia, tanpa mengubah status kewarganegaraan asal yang bersangkutan. Subjek kebijakan ini antara lain eks WNI, keturunan eks WNI hingga derajat kedua, pasangan sah WNI, serta anak hasil perkawinan campuran, termasuk juga anggota keluarga dari pemegang izin tinggal GCI melalui skema penyatuan keluarga. “Kebijakan ini menjadi solusi atas isu kewarganegaraan ganda, dengan tetap menjunjung prinsip kedaulatan hukum kewarganegaraan Indonesia. GCI juga membuka ruang partisipasi diaspora dan individu dengan kedekatan khusus dengan Indonesia untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan,” jelas Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman.

Salah seorang diaspora Indonesia, Adam Welly Tedja mengatakan bahwa dirinya sudah meninggalkan Indonesia selama 43 tahun. Menurutnya, ini adalah kesempatannya untuk mengunjungi semua provinsi di Indonesia yang sangat kaya dalam kebudayaan.

“Saya melihat bahwa di Indonesia ada yang saya sebut sebagai sleeping giants, talenta-talenta yang belum bangun. Saya harap ada kesempatan untuk membagikan pengalaman saya pribadi dan membangkitkan mereka. Saya berterima kasih banyak kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan inisiatifnya untuk menghubungkan diaspora Indonesia di mana-mana untuk kembali ke Indonesia. Saya rasa ini inisiatif yang terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, pemegang GCI lainnya, Karna Gendo juga menyatakan apresiasinya. Ia mengatakan, pengalaman layanan secara keseluruhan lancar dan komunikasi sangat profesional.

“Saat ini, fokus saya adalah keluarga. Kontribusi apapun di masa depan akan berada dalam batas-batas hukum dan profesional, seperti berbagi pengetahuan. Terima kasih untuk program GCI ini, saya sangat bersyukur dapat berpartisipasi dan merasa sangat terhormat diterima,” ujarnya.

Permohonan GCI diajukan secara daring melalui sistem visa elektronik (evisa.imigrasi.go.id). E-visa GCI (indeks E31A, E31B, E31C, E32E, E32F, E32G, E32H) terintegrasi dengan sistem perlintasan, baik autogate maupun konter pemeriksaan imigrasi manual. Pemohon yang ingin menggunakan fasilitas autogate diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan All Indonesia sebelum tiba di RI. Dalam kurun waktu 24 jam setelah memasuki Indonesia, pemegang e-visa GCI akan langsung menerima Izin Tinggal Tetap (ITAP) tak terbatas, tanpa perlu pergi ke kantor imigrasi.

Bagi eks WNI dan keturunan eks WNI, terdapat persyaratan khusus berupa bukti penghasilan minimum sekitar USD 1.500 per bulan atau USD 15.000 per tahun, serta jaminan keimigrasian dalam bentuk komitmen investasi (seperti obligasi, saham, reksa dana, atau deposito) dengan nilai tertentu sesuai kategori, atau kepemilikan properti bernilai tinggi. Jaminan keimigrasian tersebut bersifat refundable atau dapat ditarik kembali, apabila pemegang GCI memutuskan mengakhiri masa tinggalnya atau melakukan alih status izin tinggal.

Namun demikian, kewajiban jaminan keimigrasian tersebut tidak berlaku bagi pemohon GCI dengan klasifikasi penyatuan keluarga. Dalam skema ini, pasangan sah WNI, anak hasil perkawinan campuran, serta pasangan pemegang GCI dapat mengajukan GCI tanpa dikenakan kewajiban berupa jaminan keimigrasian. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Negara dalam menjaga keutuhan keluarga serta memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterikatan sah dengan Indonesia.

Sementara itu, bagi pemohon dengan keahlian khusus diperlukan surat undangan atau keterangan urgensi dari pemerintah pusat sebagai penjamin. Melalui skema ini, pemohon yang memenuhi kriteria dapat tinggal di Indonesia dalam jangka panjang dengan proses layanan yang terintegrasi dan berbasis digital, sekaligus tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menegaskan bahwa arah kebijakan imigrasi pada tahun 2026 selaras dengan agenda besar pemerintah.

“Memasuki tahun 2026, Imigrasi mengintegrasikan seluruh program aksinya dengan kebijakan Pemerintah. Transformasi layanan dan pemanfaatan teknologi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan berdampak langsung bagi masyarakat. Demikian pula dengan GCI, kami bangun dengan memberikan kemudahan melalui ekosistem digital yang terhubung. Kebijakan ini nantinya diharapkan dapat mendorong kontribusi nyata diaspora bagi pembangunan nasional, ” ujar Agus Andrianto.

Selain GCI, pemerintah juga meresmikan 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi, sebagai upaya memperluas jangkauan layanan paspor, izin tinggal, serta fungsi pengawasan keimigrasian. Penambahan unit kerja ini diharapkan mampu mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara hingga ke wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan fasilitas keimigrasian.

Yuldi Yusman menjelaskan bahwa peresmian Global Citizen of Indonesia dan pembentukan 18 kantor imigrasi baru merupakan wujud nyata penguatan layanan berbasis digital sekaligus perluasan jangkauan layanan keimigrasian.

Yuldi menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi dan inovasi kebijakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa layanan imigrasi tidak hanya hadir, tetapi juga relevan, cepat, dan mampu menjawab tantangan kejahatan lintas negara. Ke depan, Imigrasi akan terus memperkuat kolaborasi, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia agar perlindungan negara terhadap masyarakat semakin optimal,” pungkasnya.

Imigrasi Canangkan Strategi Optimalisasi Layanan dan Infrastruktur demi Wujudkan Ekosistem Digital

TANGERANG – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencanangkankan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur untuk mewujudkan ekosistem digital, melalui Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/01/2026). Mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”, forum ini menjadi wadah penyelarasan strategi transformasi institusi dengan tujuan meningkatkan standar layanan Imigrasi dan mendukung prioritas nasional.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, dalam arahannya menegaskan bahwa prestasi yang diraih imigrasi di tahun-tahun sebelumnya adalah buah dari kerja keras dan inovasi progresif. la mengingatkan bahwa untuk dapat memperkuat peran institusi, petugas Imigrasi harus siap mengerahkan seluruh tenaga.

“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem yang mempermudah dan mempercepat perlintasan ini adalah hasil perjalanan panjang Imigrasi. Sekitar dua tahun kita berproses dalammenginisiasi dan membangun integrasi sistem dengan kementerian/lembaga lain, sekarangsudah berhasil terwujud. Saya senantiasa mengingatkan petugas Imigrasi, jangan pernah lelahuntuk memperbesar dan menguatkan peran institusi. Kalau bisa, kita menjadi percontohan bagi lembaga lain,” tegasnya.

Transformasi Digital dan Modernisasi Infrastruktur

PIt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa fokus utama tahun 2026 adalah penyelarasan kebijakan Pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi. Hal ini mencakup penguatan layanan berbasis digital dan modernisasi fasilitas di pintu gerbang negara.

“Tahun ini, kami berencana memodernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di sejumlah bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT). Selain pemerataan fasilitas, Imigrasi juga mengusung sustainable business process, dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan panel surya di wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” ujar Yuldi.

Selain aspek pelayanan, aspek penegakan hukum menjadi pilar utama. Imigrasi berupaya menjadi garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui penguatan program Desa Binaan untuk edukasi masyarakat. Hal ini turut menjadi pembahasan dalam Rakor 2026 selain peran imigrasi dalam mendukung iklim investasi di Indonesia melalui penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi.

Penguatan Tata Kelola Organisasi

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi. Asep menyampaikan perlunya melakukan pembentukan struktur baru yang mendukung perencanaan strategis fungsi teknis keimigrasian, mengingat beban kerja keimigrasian yang semakin bertambah.

“Nanti kita akan usulkan untuk penambahan satu direktorat lagi berkaitan dengan sistem dan strategi kebijakan keimigrasian, yang berkaitan dengan penyusunan rencana program mungkin nanti bisa dikerjakan oleh direktorat tersebut,” papar Asep.

Selain penguatan tata kelola organisasi, Rakor ini turut menghadirkan perspektif dari pakar eksternal untuk memastikan ekosistem digital yang disasar imigrasi berjalan aman dan selaras dengan kepentingan nasional. Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara, Frizka Ferina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam POLRI – Rudi Syafruddin, memberikan pembekalan strategis terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum demi menjaga integritas data serta ketertiban masyarakat di lingkungan keimigrasian.

Sebagai penutup, Silmy berpesan “Ke depan, sesuai arahan Menteri, Imigrasi diinstruksikan melakukan penguatan ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur. Kita harus berdiri di garda terdepan dalam mencegah TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan TPPM (Tindak Pidana Penyelundupan Manusia). Pengakuan internasional yang kita terima di tahun 2025, termasuk dari Skytrax terkait pelayanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi terbaik ke-10 di dunia, harus menjadi pelecut semangat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkas Wamen Imipas.

Sambut HBI Ke-76, Imigrasi Mataram dan DWP Salurkan Sembako ke TPQ Al-Ihsan

MATARAM – Menyambut peringatan Hari Bakti Imigrasi (HBI) ke-76, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menunjukkan kepedulian sosial melalui kegiatan Bakti Sosial. Bersama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanim Mataram, bantuan berupa paket sembako disalurkan langsung ke TPQ Al-Ihsan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada Jumat (23/1).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda menyambut hari lahir Imigrasi Indonesia yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara jajaran imigrasi dengan masyarakat setempat, sekaligus sebagai bentuk syukur atas dedikasi instansi selama 76 tahun.

Acara diawali dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, kepada pengurus TPQ Al-Ihsan. Langkah ini diikuti oleh Ketua DWP Kanim Mataram yang juga memberikan bantuan kepada perwakilan pengurus sebagai simbol dukungan terhadap pendidikan keagamaan di lingkungan sekitar.

Dalam sambutannya, Mirza Akbar menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata dari semangat kepedulian sosial yang dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran Kantor Imigrasi Mataram. “Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi TPQ Al-Ihsan dan membantu operasional sehari-hari para santri serta pengurus. Melalui momentum HBI ke-76 ini, kami ingin memastikan bahwa keberadaan Imigrasi memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat di Mataram,” ujar Mirza Akbar.

Pihak pengurus TPQ Al-Ihsan menyambut hangat kedatangan rombongan dan menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Sinergi antara Kantor Imigrasi Mataram dan Dharma Wanita Persatuan ini diharapkan terus berlanjut di masa mendatang melalui berbagai aksi kemanusiaan lainnya.

Melalui perayaan HBI ke-76, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik sembari tetap menjaga nilai-nilai kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya.

Wujud Kepedulian Sesama, Jajaran Imigrasi se-NTB Gelar Bakti Sosial di SLB-A YPTN Al-Mahsyar

MATARAM – Menyambut peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-76, Kantor Wilayah Ditjenim NTB bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-Nusa Tenggara Barat menggelar aksi kemanusiaan. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di SLB-A YPTN Al-Mahsyar Mataram.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi kuat antarinstansi di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Ditjenim NTB, Kakanim Mataram, Kakanim Lombok Timur, dan Kakanim Sumbawa.

Dalam aksi sosial ini, jajaran Imigrasi menyerahkan bantuan berupa paket sembako yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pengurus panti asuhan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Mirza Akbar, Kepala Kantor Imigrasi Mataram selaku Ketua Panitia Bakti Sosial, menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat meringankan beban kebutuhan harian di yayasan tersebut. “Semoga bantuan yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak serta bapak dan ibu sekalian,” ujar Mirza.

Kehadiran jajaran Imigrasi ini disambut hangat oleh pihak yayasan. Ahmad Fathoni, selaku pengurus SLB-A YPTN Al-Mahsyar, menyampaikan apresiasi atas konsistensi jajaran Imigrasi dalam membantu mereka. “Kami sangat berterima kasih kepada jajaran Kantor Imigrasi Mataram karena sudah 5 tahun berturut-turut memilih tempat ini untuk kegiatan bakti sosial. Semoga amal ini dibalas lebih baik oleh Tuhan YME,” ungkapnya.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan sembako secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenim NTB kepada pengurus yayasan. Aksi sosial ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 yang menekankan semangat pelayanan dan kepedulian sosial.