Masa Jabatan Pj. Gubernur Sultra Diperpanjang, Andap, “Terima Kasih atas Kepercayaan, Ini adalah Amanah Dan Tanggung Jawab Besar”

Jakarta- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto resmi diperpanjang masa jabatannya, hal ini ditandai dengan adanya surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk hadir di Gedung A Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara dalam rangka Penyerahan Keputusan Presiden pada Kamis (5/09/2024).

Saat dikonfirmasi awak media, Andap membenarkan hal tersebut, “Nanti ya akan dijelaskan setelah menghadap dengan Bapak Mendagri dan prosesi acara selesai,” ujar Andap.

Sesaat setelah menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Andap yang ditemui media menjelaskan, “Baru saja Bapak Menteri menyerahkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 98/P Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara”.

Di dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara paling lama satu tahun terhitung mulai tanggal 5 September 2024.

Lebih lanjut, Andap menyampaikan bahwa ia bersama Penjabat Gubernur lainnya, yakni Penjabat Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Penjabat Gubernur Bali telah menerima Surat Keputusan Presiden.

Andap menjelaskan, ada beberapa hal signifikan yang disampaikan oleh Bapak Mendagri dalam kesempatannya, yakni:

Pertama, mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan Pilkada agar dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, dan kondusif sebagai prasyarat keberlanjutan program Pembangunan Nasional di daerah masing-masing.

Kedua, berbagai program yang menjadi atensi agar disikapi dan ditindak lanjuti dengan baik, sebut saja menyangkut masalah pengendalian inflasi, penanganan prevalensi stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan sebagainya.

Ketiga, Penjabat Gubernur diharapkan agar mempedomani pasal 15 ayat (2) Peraturan Mendagri Nomor 4/2023 tentang Kewajiban dan Larangan selaku Pj. Gubernur, seperti membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan lain-lain.

Pada kesempatan itu, Andap mengungkapkan rasa syukur dan ucapan terima kasihnya,

“Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota, seluruh jajaran Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda, Stakeholder dan Para Pihak terkait.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan kerja sama yang baik selama ini. Amanah tugas yang saya terima merupakan tanggung jawab besar yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersinergi, berkolaborasi dan bekerja sama untuk melanjutkan perjuangan sebagai pelayan publik yang dapat berguna bagi kemaslahatan masyarakat serta terwujudnya Sulawesi Tenggara yang semakin maju, sejahtera, dan modern. Insyaa Allah, Aamiin Ya Robbal’ Aalamiin .” tutup Andap.

DUKUNG KTT INDONESIA AFRIKA (IAF) 2024, MENKUMHAM SUPRATMAN TINJAU LAYANAN IMIGRASI DI BANDARA NGURAH RAI

Bali – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, melakukan kunjungan kerja perdana di Pulau Dewata, dengan meninjau Kounter Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (01/09/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung pelayanan imigrasi yang diberikan kepada Wisatawan Negara Asing (WNA) dalam proses pemeriksaan imigrasi di pintu masuk utama Pulau Bali, sekaligus memastikan kelancaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indonesia Africa Forum (IAF) 2024.

Menurut Menkumham, Bali adalah destinasi wisata internasional utama di Indonesia, dan sering menjadi tuan rumah berbagai event internasional, seperti KTT IAF 2024 yang saat ini berlangsung.

“Oleh karena itu, pelayanan imigrasi di sini harus selalu prima, profesional, dan sesuai standar internasional,” ujar Supratman.

Menkumham memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi atas dedikasi mereka dalam menjaga kelancaran KTT IAF, di tengah proses pemeriksaan di tengah padatnya arus WNA.

“Tetap semangat dan terus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan WNA,” ajaknya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 60 autogate di terminal kedatangan, dan 24 autogate di terminal keberangkatan untuk memperlancar arus pemeriksaan imigrasi di tengah padatnya kedatangan WNA.

“Untuk para delegasi KTT IAF, kami menyediakan dua konter khusus masing-masing dengan empat petugas, serta enam mobile unit yang disiapkan di terminal VIP bandara untuk memperlancar arus kedatangan delegasi,” jelas Pramela.

Dalam kunjungannya, Menkumham didampingi oleh Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Suhendra, serta para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali, bersama-sama mengecek sarana dan prasarana serta memantau secara langsung proses pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang yang baru tiba, termasuk kesiapan konter pelayanan bagi WNA, autogate, dan konter khusus untuk para delegasi KTT IAF 2024.

Semarakan kegiatan MIPC, Imigrasi Mataram Buka Layanan Permohonan Paspor

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kanwil Kemenkumham NTB membuka layanan permohonan paspor kepada masyarakat selama 3 hari sejak tanggal 28 Agustus hingga 30 Agustus 2024 di Teras Udayana Mataram.

Layanan paspor di luar kantor ini merupakan bagian dari berbagai macam layanan publik yang dibuka dalam kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekaayaan Intelektual bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI NTB.

Heri Sudiono, selaku Kasi Tikim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menjelaskan bahwa permohonan ini hanya ditujukan bagi pemohon yang mengajukan permohonan paspor elektronik baru dan penggantian paspor elektronik karena habis berlaku dan halaman penuh dengan jumlah kuota sebanyak 20 permohonan setiap harinya.

“Jadi selama 3 hari layanan ini dibuka, Kanim Mataram sudah melayani 24 pemohon paspor elektronik” imbuh Heri.

Dedi sebagai salah satu pemohon paspor elektronik dalam kegiatan MIPC ini mengaku sangat terbantu akan adanya kegiatan ini. “Pelayanannya cepat dan luar biasa, terutama dari petugas yang dari saat penerimaan berkas yang proaktif memberikan informasi dan membantu saya untuk mengajukan permohonan” ungkap Dedi.

Selain layanan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, ada banyak layanan publik lain yang dibuka dalam kegiatan MIPC ini yakni pendaftaran merek, paten, perseroan, kenotariatan, kewarganegaraan, BPOM, Halal dan layanan publik lainnya.

Dalam sambutannya saat pembukaan acara MIPC pada hari Rabu silam, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat yang ada di Lombok khususnya pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakses layanan dan mengembangkan usahanya.

Sambut Hari Pengayoman Ke-79, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Membuka Layanan Akhir Pekan di Lombok Epicentrum Mall

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mengadakan kegiatan pelayanan keimigrasian dalam rangka menyambut Hari Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI yang ke-79 di Lombok Epicentrum Mall pada hari Sabtu (3/8).

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Wishnu Daru Fadjar turut hadir untuk memantau langsung kegiatan pelayanan keimigrasian yang dilaksanakan pada akhir pekan ini.”Kantor Imigrasi Mataram akan membuka pelayanan ini selama 2 hari yakni hari ini, sabtu 3 Agustus dan minggu 4 Agustus” jelasnya.

Adapun pelayanan yang diberikan adalah layanan permohonan paspor elektronik baru serta penggantian paspor halaman penuh dan habis berlaku. Selain layanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram juga membuka layanan perpanjangan izin tinggal keimigrasian bagi Orang Asing.

“Kami berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar dan semoga pelayanan seperti ini dapat berlanjut sehingga masyarakat dapat menerima dampak langsung dari pelayanan yang kita berikan” tutup Wishnu.

Fani, sebagai salah satu pemohon layanan penggantian paspor elektronik, sangat mengapresiasi pelayanan keimigrasian yang diadakan di akhir pekan ini. “Ini sangat membantu saya, karena saya dan suami yang kebetulan sama-sama pegawai sangat sulit untuk menyisihkan waktu di hari kerja untuk mengajukan permohonan paspor” terangnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Selfario Adhityawan Pikulun menyampaikan bahwa pada hari ini, pelayanan keimigrasian di Lombok Epicentrum Mall mencapai 76 permohonan yang terdiri dari 68 permohonan layanan paspor elektronik dan 8 permohonan perpanjangan izin tinggal.

“Luar Biasa antusias masyarakat yang ada di pulau lombok untuk mengikuti layanan keimigrasian pada hari ini” Tutup Selfario.

Ditemui secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Parlindungan berharap masyarakat NTB untuk dapat memanfaatkan pelayanan ini dengan sebaik mungkin.

“Selain di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, layanan keimigrasian di akhir pekan ini juga dibuka pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima” jelasnya.

Indonesia Perkenalkan 135 Produk Indikasi Geografis di Sidang Majelis Umum Ke-65 WIPO

Jenewa – Indonesia mendapatkan kesempatan emas untuk memperkenalkan 135 produk indikasi geografis lokal pada Sidang Majelis Umum ke-65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Produk-produk yang dipamerkan meliputi kopi, produk perkebunan, rempah, kerajinan tangan, hingga perikanan dan kelautan.

Delegasi Indonesia dengan bangga memamerkan kekayaan budaya dan kearifan lokal di hadapan para delegasi dari berbagai negara anggota WIPO. Produk-produk tersebut tidak hanya merefleksikan keanekaragaman alam Indonesia, tetapi juga nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.

“Produk-produk indikasi geografis ini merupakan bukti nyata dari kerja keras petani dan pengrajin lokal, serta komitmen pemerintah dalam mempromosikan dan melindungi kekayaan intelektual Indonesia,” ucap Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen terkait pameran pada Selasa, 9 Juli 2024 di Jenewa, Swiss.

Min berharap kesempatan ini dapat meningkatkan pemahaman global tentang pentingnya melindungi indikasi geografis untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Indonesia sendiri merupakan negara biodiversitas dan penghasil kopi terbesar kedua setelah Brazil.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pameran ini akan berlangsung pada 9-17 Juli 2024 di Lobby WIPO Saloon Apollon dengan tema komoditas yang berbeda setiap harinya. Kehadiran Indonesia di Sidang Majelis Umum WIPO juga memberikan kesempatan untuk membangun kemitraan internasional dalam mengembangkan strategi pelindungan lebih lanjut untuk produk-produk indikasi geografis.

“Ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi ekspor produk-produk tersebut ke pasar internasional, sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung penghidupan berkelanjutan bagi komunitas lokal,” sambung Min.

Delegasi Republik Indonesia menyatakan pentingnya kerjasama antar negara untuk melindungi dan menghargai kekayaan intelektual yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan ekonomi global. Diharapkan partisipasi Indonesia di WIPO akan memberi dampak positif jangka panjang bagi pengembangan industri lokal dan promosi budaya Indonesia di dunia internasional.

Secara keseluruhan, kehadiran Indonesia di Sidang Majelis Umum WIPO memberikan momentum positif dalam memperkuat posisi negara ini sebagai pemain utama dalam pelindungan dan promosi produk-produk indikasi geografis global.