Gandeng Camat Dan Kades, Imigrasi Mataram Beri Edukasi Seputar Pencegahan PMI Non Prosedural

Mataram – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural pada Senin 7 Agustus 2023 bertempat di Hotel Golden Palace, Mataram. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat se-Mataram serta beberapa Camat dan Kepala Desa di wilayah Lombok Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi seputar pencegahan PMI Non Prosedural, sehingga diharapkan masyarakat di daerah bisa terhindar dari berbagai potensi kejahatan seperti misalnya perdagangan orang.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Yan Wely Wiguna menekankan pentingnya kegiatan ini untuk perlindungan PMI. “Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi terkait peraturan keimigrasian, ketenagakerjaan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia, jadi PMI tersebut bisa terlindungi baik sebelum pemberangkatannya dan setelah penempatannya di negara tujuan dia bekerja”, tuturnya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan turut mengundang Kepala BP3MI NTB sebagai narasumber pertama. Dalam paparanya, Mangiring Hasoloan Sinaga selaku Kepala BP3MI menjelaskan persyaratan bekerja ke luar negeri, skema penempatan ke luar negeri, upaya sikat sindikat, dan layanan BP3MI. Paparan dilanjutkan dengan narasumber kedua oleh Putu Galih Perdana Putra selaku Analis Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Galih memaparkan berbagai hal seputar pelayanan paspor bagi PMI, mulai dari persyaratan, biaya, hingga prosedur yang harus dilalui. Ia juga memaparkan pemberian fasilitas nol rupiah biaya paspor bagi pemohon paspor baru bagi PMI.

Ditemui secara terpisah seusai acara, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Slamet Wahono menjelaskan bahwa kegiatan edukasi serupa tidak akan berhenti sampai di sini. Ia menuturkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan instansi terkait guna mendukung program Direktorat Jenderal Imigrasi berupa program Desa Binaan Imigrasi. “Saat ini kami sedang mempersiapkan program Desa Binaan Imigrasi yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat di desa dalam hal pencegahan PMI Non Prosedural”, jelasnya.

Penulis: Putu Galih Perdana Putra

Menkumham Promosikan Kebebasan Beragama Indonesia di Hadapan Anggota Parlemen Inggris

Inggris – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mempromosikan kebebasan beragama Indonesia di hadapan anggota Parlemen Inggris, Fiona Bruce. Ia mengatakan pemerintah Indonesia memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama.

Yasonna menjelaskan Indonesia merupakan negara Muslim terbesar, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam suasana keberagaman ini, pemerintah hadir memberikan kepastian hukum atas hak kebebasan pribadi masyarakat Indonesia.

“Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang terus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama,” kata Yasonna dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan Fiona Bruce di Inggris.

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2). Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak atas kebebasan pribadi dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).

Yasonna menjelaskan kepada Bruce, selain Islam ada juga banyak agama lain di Indonesia dimana ummatnya hidup berdampingan secara damai bahkan saling menjaga ketika masing-masing merayakan hari besarnya. Kondisi seperti itu bisa terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Pancasila, lanjut Yasonna, mampu menjadi payung yang menaungi beragam agama, kultur dan etnis di Indonesia sehingga masyarakatnya menghargai keberagaman dan toleran antar sesama.

“Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang menghargai kebhinekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjaga persatuan Indonesia,” kata Yasonna di hadapan Bruce, Senin malam (24/07/2023) waktu setempat.

“Pancasila mengajarkan pada kami untuk bebas tetapi bertanggungjawab. Yakin pada kebenaran keyakinannya masing-masing, tetapi menghormati keyakinan orang lain sehingga masyarakat hidup dalam harmoni, berbeda tetapi satu sebagaimana semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika,” terangnya lebih lanjut.

Yasonna berharap pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama, tidak hanya secara nasional tetapi pada level global. Ini mengingat Bruce merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, serta ketua Aliansi Internasional Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.

“Indonesia mengharapkan dukungan dan saran dari Madam Bruce mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama secara global dan nasional dalam masyarakat kita yang beragam,” ujarnya.

Bruce sendiri menuturkan bahwa masyarakat internasional telah mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama meskipun mengalami berbagai tantangan dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Indonesia dipandang memiliki peran sentral terkait isu hak asasi manusia dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap kerjasama Indonesia dan parlemen Inggris di bidang kebebasan beragama semakin meningkat.

Salah satu langkah kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris adalah diadakannya Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 13-14 November 2023 mendatang. Konferensi diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama Institut Leimena, Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University Law School, dan Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama yang berbasis di Amerika Serikat. Bruce sendiri telah mengonfirmasi kepastian untuk hadir sebagai salah satu pembicara dengan topik “Human Dignity and the Rule of Law: Global and Regional Outlook”.

Sidang WIPO ke-64, Menkumham Sampaikan Dukungan Indonesia terhadap Pemajuan Kekayaan Intelektual Global

Jenewa – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memimpin Delegasi Indonesia pada Sidang Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (KI) Dunia atau dikenal dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64 di Jenewa, Swiss. Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional hingga global.

“Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat,” kata Yasonna dalam Sidang Majelis Umum WIPO, Kamis (06/07/2023). la menjelaskan Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional.

Menurutnya, kerja sama internasional di bidang KI akan memberikan banyak manfaat.
“Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Yasonna.
Dalam momen sidang WIPO in, Indonesia akan melalukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional.

“Indonesia dan WIPO akan melakukan keria sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI,” ungkapnya. Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masvarakat dalam berkreasi dan berinovasi.

Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan in memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang Kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.

Kakanwil Tandatangani Nota Kesepahaman Terkait PMI dengan Gubernur, Kapolda dan BP2MI NTB

Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Romi Yudianto menandatangani nota kesepahaman terkait Pencegahan, Penegakkan Hukum dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal NTB dengan Polda NTB dan Gubernur NTB dan BP2MI pada Selasa (27/06) di Rupatama Polda NTB.

Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto menyambut baik nota kesepahaman ini dan menyebutkan bahwa nota kesepahaman menjadikan jawaban pertanyaan dari ketenagakerjaan yang menjadi korban di luar negeri, para pihak bisa melakukan kerjasama kedepannya, menghilangkan dan meminimalisir korban perdagangan orang di wilayah NTB.

Sejalan dengan Kapolda NTB, Gubernur NTB yaitu Zulkieflimansyah juga berharap penandatanganan nota kesepahaman ini dapat mengurangi angka korban perdagangan orang khususnya di NTB.

“Kami dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas inisiatif nota kesepahaman, semoga di wilayah NTB dapat menghilangkan korban dari perdagangan orang,” sebut Gubernur Zulkieflimansyah.

Sumber: https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5737-kakanwil-tandatangani-nota-kesepahaman-terkait-pmi-dengan-gubernur-kapolda-dan-bp2mi-ntb

Imigrasi Mataram dan Polda NTB Berhasil Amankan Orang Asing Pelaku Pembakaran Villa di Gili Air

MATARAM – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berkolaborasi dengan Sub Dit. 4 Intelkam Polda NTB berhasil mengamankan 1 (Satu) orang asing berkewarganegaraan Inggris berinisial JWH (Lk) berusia 38 tahun yang melakukan pembakaran salah satu gerbang beratapkan alang – alang di Kempas Villa, Gili Air Kab. Lombok Utara.

JWH berhasil ditemukan oleh petugas dari Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada Kamis, 18 Mei 2023 setelah mendapatkan informasi dari Sub Dit. 4 Intelkam Polda NTB bahwa JWH telah pindah tempat penginapan ke Hotel Seven Seas yang masih berada di Gili Air, Kab. Lombok Utara. Petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kemudian melakukan penahanan paspor milik JWH dan meminta JWH untuk menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya dengan Kempas Villa dan memenuhi panggilan dari Polsek Pemenang baru setelah itu JWH diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk melakukan klarifikasi terkait permasalahannya.

Karena alasan kesehatan, JWH baru datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada 5 Juni 2023 setelah menyelesaikan permasalahannya dengan Kempas Villa dengan membayar ganti rugi. JWH mengatakan ia baru bisa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada 5 Juni 2023 karena ia baru sembuh dari cidera lutut yang dideritanya.

Berdasarkan hasil klarifikasi dengan petugas Seksi Inteldakim Imigrasi Mataram, JWH mengaku sedang berada dalam keadaan mabuk minuman keras dan melemparkan puntung rokok ke atas atap gerbang Kempas Villa yang terbuat dari alang – alang sehingga terjadilah kebakaran tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan izin tinggal oleh petugas, ditemukan juga fakta bahwa JWH telah Overstay di Indonesia terhitung sejak 8 Mei 2023 karena ia tidak melakukan perpanjangan izin tinggal Visa Kunjungan Wisata Saat Kedatangan miliknya (Visa On Arrival). Saat ditanyakan oleh petugas terkait izin tinggalnya yang sudah tidak berlaku, JWH mengatakan ia lalai untuk melakukan perpanjangan izin tinggal.

“Kesimpulan dari hasil pemeriksaan sementara yang telah dilakukan petugas Imigrasi Mataram berkoordinasi dengan Polda NTB, JWH telah terbukti melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum serta telah tinggal di wilayah Indonesia melebihi dari izin tinggal yang ia miliki. Kami akan memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan kepada JWH. Dalam kasus ini, JWH terbukti telah melanggar Pasal 75 dan Pasal 78 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Saat ini H masih diamankan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sembari menunggu proses pendeportasiannya”. Jelas Pungki Handoyo, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dalam laporannya. JWH rencananya akan di Deportasi pada Kamis, 9 Juni 2023 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali menuju London, Inggris.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Yan Welly Guna mengatakan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berkomitmen untuk menjalankan amanat yang diberikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Silmy Karim untuk menindak tegas setiap Orang Asing yang mengganggu ketertiban umum dan roda perekonomian masyarakat. “Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya di Pulau Lombok harus berkegiatan yang sesuai dengan izin tinggalnya dan juga mematuhi segala peraturan yang berlaku demi mewujudkan lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat” pungkas Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB.