Minggu, 26 Januari 2020    Hotline (0370) 632520

Layanan Paspor Berdimensi Ramah HAM Diluncurkan


Foto: Humas Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/Junianto BS


MATARAM – Sinergi lintas lembaga perlu dikedepankan dalam pengawasan orang asing di Indonesia. Egosektoral yang biasanya menjadi tembok penghalang harus diruntuhkan sebab pengawasan orang asing tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.

“Wacana Pengawasan Terpadu Satu Pintu perlu diwujudkan dalam rangka pemantauan orang asing. Tidak hanya imigrasi saja yang terlibat. Pihak lain seperti kepolisian, Kesbangpol, dan Satpol PP bisa pula ikut andil dalam rangka pengawasan orang asing. Imigrasi tidak lantas sebagai komando, melainkan penyedia sarana dan prasarana terkait pengawasan orang asing,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI Ronny F. Sompie di sela-sela acara peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Berdimensi Ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (7/3). Sejumlah pejabat provinsi dan daerah ikut serta dalam peluncuran tersebut.

            Menurut Ronny, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) harus dibentuk pula di pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat penting lainnya. Ini diperlukan mengingat jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia semakin banyak, baik yang urusannya wisata, bisnis, pendidikan, dan lainnya. “Di sisi lain kita juga harus memberi kemudahan kepada investor asing dan tenaga kerja asing dalam rangka investasi di Indonesia. Kemarin saya baru saja rapat dengan Presiden Joko Widodo dan hal ini menjadi sorotan. Karena itulah penguatan kelembagaan pengawasan orang asing mutlak dilakukan,” kata Ronny.

            Terkait dengan pelayanan paspor haji, imigrasi akan membuat terobosan dengan meluncurkan mobile unit untuk mempermudah pembuatan paspor haji. Nantinya, calon jemaah haji tidak perlu mendatangi kantor imigrasi untuk pembuatan paspor. “Jadi nanti calon jemaah haji bisa dikumpulkan di pendapa kabupaten dan kemudian petugas imigrasi akan datang dengan mobile unit dan melayani pembuatan paspor,” kata Ronny seraya mengatakan, tugas pelayanan dan pengawasan harus terus ditingkatkan oleh jajaran imigrasi sebagai pelayan publik dan penjaga gerbang negara.


Saatnya Instansi Peduli HAM

            Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenkumham RI Mualimin Abdi menyambut positif peresmian Ruang Pelayanan Paspor Berdimensi Ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Hal ini merupakan manifestasi dari penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM.  

“Ini menjadi sine qua non, menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan bagi instansi publik seperti kantor imigrasi. Saya berharap betul peresmian ini menjadi pilot project dan bisa terwujud di seluruh kantor imigrasi di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh instansi baik di pusat dan daerah,” kata Mualimin.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Sevial Akmily menuturkan, setiap harinya ada 350 permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Baik untuk tujuan umrah, kerja di luar negeri, wisata, pendidikan, atau urusan keluarga. Para pemohon berasal dari berbagai kalangan seperti masyarakat umum, lansia, ibu hamil dan menyusui, dan kaum difabel. Peluncuran Ruang Berdimensi Ramah HAM ini menjadi jawaban atas kebutuhan layanan untuk orang berkebutuhan khusus.

“Kami juga terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk mengawasi orang asing di NTB ini. Seperti kita tahu Lombok merupakan destinasi wisata pelancong luar negeri. Kami harus menyeimbangkan antara pelayanan masyarakat dan pengawasan sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsi secara optimal,” terang Sevial seraya menuturkan pihaknya bekerja sama dengan Bupati Lombok Utara dalam rangka penguatan kelembagaan pengawasan orang asing.

            Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Rosiady Husaenie menyampaikan terima kasih atas inisiasi layanan ini. Dengan dimulainya pelayanan di Mataram, secara tidak langsung juga berdampak positif bagi citra positif NTB di mata nasional.

            Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB Adhar Hakim mengatakan, isu tentang pelayanan berdimensi hak asasi manusia (HAM) belakangan ini semakin kencang berhembus. Oleh karenanya perbaikan pelayanan publik menjadi suatu hal yang tak terelakkan.

“Harus diakui pelayanan publik masih belum sebaik yang masyarakat harapkan. Karena itulah perlu usaha ekstra keras untuk mewujudkannya. Dan peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Berdimensi Ramah HAM ini menjadi sangat pas sebagai wujud inovasi yang berkiblat pada pelayanan publik, khususnya untuk masyarakat berkebutuhan khusus,” kata Adhar. “Di NTB ini banyak orang yang ingin umrah. Banyak pula yang wisata atau berinvestasi. Jadi saya kira tantangan keimigrasian di NTB ini semakin kompleks.”

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengaku siap untuk mendukung ide penguatan kelembagaan dalam hal pengawasn orang asing. Pihaknya siap menyediakan infrastruktur pendukung. “Gili Trawangan yang masuk wilayah Lombok Utara saat ini menjadi salah satu primadona wisatawan luar negeri. Karenanya perlu penguatan pengawasan orang asing. Kami siapkan sumber daya manusia dan infrastruktur. Sosialisasi ke masyarakat juga telah dilakukan agar nantinya melapor ke aparatur pemerintah kabupaten atau ke pihak imigrasi jika di wilayahnya terdapat orang asing. Dengan pelibatan masyarakat maka kerja pengawasan jadi lebih mudah,” terangnya. (Humas Kantor Imigrasi Kelas I Mataram/Junianto BS)